Musyawarah Desa

tergantung kebutuhan

iyah, minimal 1 kali dalam setahun.. :)

Tidak musti harus hadir semua, jika sudah ada yang mewakili. Tapi alangkah baiknya perwakilan dari semua masyarakat diundang, supaya lebih proporsional 

Selama didalam wilayah desa terdapat penyandang disabilitas, wajib dihadirkan untuk mengikuti Musdes, Tidak hanya hadir, tapi juga berperan aktif.  Agar terjadi kesetaraan 

Terima kasih, akan selalu ada updating dan upgrading aplikasi

Harus dipastikan terlebih dahulu bersama peserta musdes.  Dahulukan untuk musyawarah mufakat.  Jika peserta musdes dapat menyetujui bisa saja ditunda dengan konfirmasi.  Tentunya perlu dilihat alasan nya tidak hadir.  Lihat kembali persayaratan pembatalan Musdes dalam regulasi

Karena keuangan ini milik Desa yang didalamnya diperuntukan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk pribadi.  Karena itu penggunaannya harus berdasarkan kebutuhan bersama dan direncanakan bersama.  Tidak ada yang ditinggalkan hanya utnuk kepenting pribadi atau kelompok tertentu

Baik, akan segera diperbaiki.  Terima kasih

Lihat kembali bentuk permasalahannya.  Ada yang menjadi wewenang Desa, Kecamatan dan Kabupaten.  Jika masih lingkup Desa, BPD bersama Kepala Desa wajib memfasilitasi.  Jika hingga Kecamatan belum mampu , dapat dinaikkan ke Kabupaten.  Hingga menemukan keputusan yang tidak ada yang dirugikan

Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes.  Tergantung dari isi dari BA tersebutm apakah perlu ditindaklanjuti menjadi Perdes atau Perkades.  Lihat tata cara penyusunan Perdes / Perkades.  Jika tidak memerlukan tinjut, maka BA sudah cukup

Semakin sering membacca maka kapasitas apartur desa dan BPD akan semakin baik.  Terima kasih.  Dapat dishare kepada yang lain

Karena ini berbentu web base maka kekuatan jaringan sangat menentukan.  Gunakan wifi atau provider yang memiliki kekuatan sinyal yang kuat di desa.  Semoga ada provider yang cukup baik di desa.  Dan semoga semakin lancar pembelajarannya.  Terima kasih

semoga semakin bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Untuk DU RKP Desa harus dapat dikawal dengan baik olrh tim delegasi kecamatan untuk selanjutnya di bawa ke kabupaten.  dan di Kabupaten harus secara konsisten menyambut usulan supra desa.  Jika semua konsisten denganalasan yang kuat makan peluang untuk mendapatkan pendanaan APBD semakin besar

Memastikan bentuk transparansi, demokrasi dan akuntable demi terwujudnya tata kelola desa yang baik dan berkeadilan sosial

Semoga ada ruang offline ya, karena memerlukan praktik.  Terima kasih sarannya

Semua Musdes pasti akan ada dinamikanya.  Dan cara pengambilan keputusan juga ada aturannya.  Utamakan musyawarah untuk mufakat.  Jika harus melalui voting sepakati di awal bagaimana mekanismenya.  Jika terdapat masalah yang sangat sulit untuk diselesaiakan, dapat diselesaiakn melalui kecamatan atau kabupaten

Baik.  Sarannya kita tampung.  Terima kasih

Lanjutkan dan teruslah belajar

Jawaban bervariasi.  Yang panjang tentunya untuk memperkuat pemahaman kita bersama agar tidak salah dalam implementasinya

waalaikumsalam

Baik.  Proses ini untuk menyamakan pemahaman baik di tataran desa, kecamatan maupun kabupaten

Perlunya dibentuk sejak awal Tim Delegasi yang akan mengawal usulan yang sudah dibawa dari tingkat bawah.  Fungsinya adalah untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tersebut apda saat musrenbang.  Lihat kembali panduan Musdes dan Musrenbangdesa pada modul

di Modul sudah tersedia semuanya ibu, regulasinya, teknis pelaksanaan, siapa yang diundang dan output yang akan dihasilkan.  Terima kasih

Terima Kasih atas Pertanyaan Pak Suwaji

sesuai dengan Tupoksi dan juga regulasi terkait Musdes, bahwa penyelenggara Musdes adalah BPD.  Tentunya bersama dengan Pemerintah Desa.  Di dalam pelaksanaan agendanya juga dapat diatur kolaborasi keduanya.  Selanjutnya Pak Suwaji dapat membaca kembali regulasi Musdes serta materi yang sudah tertera di dalam Sibermata Desa.  Selamat melanjutkan Pembelajaran

Terimakasih atas pertanyaannya oleh Ibu Asmak Kuswanti

Berkaitan dengan berapa orang maksimal yang hadir dalam musdes, dapat kami sampaikan beberapa hal:
1. Silakan merujuk pada pada Psl. 24 Permendes 16-2019 tentang Musdes, disampaikan bahwa "(1) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa"
2. Sehingga dalam menentukan jumlah sangat tergantung kebutuhan yang ditatapkan oleh panitia.
3. Dalam rangka pembinaan, bupati dapat mengambil langkah-langkah penguatan melalui peraturan bupati, namun apabila tdk terdapat peraturan bupati, berarti berlaku permendes diatas

Selamat Siang Pak Moh, Akbar dan Terima Kasih atas pertanyaannya

Merujuk pada Permendesa PDTT No 16/2019 tentang Musyawarah Desa, bahwa Musdes itu harus berdasarkan beberapa azas, yaitu a. musyawarah mufakat; b. keadilan; c. keterbukaan; d. transparan; e. akuntabel; f. partisipatif; g. demokratis; dan h. kesetaraan.  selain itu juga berdasarkan pasal 6 disebutkan Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f. penambahan dan pelepasan aset; dan g. kejadian luar biasa.

jadi mengacu kepada 2 poin tersebut, tidak diisyaratkan untuk menentang atau melawan aturan yang sudah ditetapkan.  Akan tetapi jika untuk melakukan review atas kebijakan, selama disetujui oleh BPD dan pemerintahan desa, musdes bisa dilakukan untuk melakukan musyawarah pembahasan agar peraturan yang telah dibiuat benar-benar strategis dan bermanfaat untuk pembangunan

Demikian, jawaban dari saya.  Selengkapnya silahkan membaca kembali Permendesa PDTT tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas

Terima Kasih