Perencanaan Pembangunan Desa

Siap, pertanyaan ujicoba diterima 

Betul Pak, ada skala prioritas yang menyangkut kebutuhan serta menunjang visi misi Kepala Desa.  Semua sudah diatur, termasuk bagaimana pembobotan usulan kegiatan yang diprioritaskan.  Asas musyawarah dan muafakat wajib diterapkan pada saat pengambilan keputusan

BPD dan Pemerintah Desa adalah mitra kerja pembangunan di sebuah desa, sehingga sejak awal Kepala Desa dilantik dan menyusun dokumen Desa, BPD sudah dilibatkan.  Karena meskipun pembangunan menjalankan visi misi kades, tetapi masukan BPD sudah diperhatikan, sehingga tidak ada kesalahfahaman dalam menterjemahkan jalannya pembangunan.  Jadi pelibatan tidak hanya saat Musrenbangdes, tapi sejak proses didusun.  Silahkan lihat Panduan Musrenbang Desa Inklusif atau Panduan RPJM Desa Inklusif yang ada pada modul ini.  Semoga menjadi rujukan

Terima Kasih masukannya.  Selama regulasi belum ada perubahan, maka materi belum ada perubahan.  Jika ada perubahan regulasi akan segera kita sesuaikan

Musyawarah adalah salah satu wadah silaturahmi masyarakat secara keseluruhan dengan Pemerintahan Desa.  Dengan adanya ini akan terjadi jiwa persatuan dalam mengawal proses pembangunan.  Pengulanga Musdes/Musrenbangdesa ingin memastikan salah satunya adalah apakah pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya sudah berjalan sesuai rencana? apakah sudah banyak yang terlibat? apakah masih ada masyarakat yang tertinggal? apakah ada usulan yang tumpang tindih? dan lain sebagainya.  Ini akan menjadi forum koreksi bersama agar pembangunan berikutnya menjadi lebihn baik dan meningkat manfaatnya.  Lihat kembali panduan musywarah dan perencanaan.  terima Kasih

Proses pembangunan di desa tentunya direncanakan oleh penduduk setempat mengacu kepada potensi dan usulan yang sudah difasilitasi secara partisipatif oleh penduduk yang bersangkutan (penduduk setempat) yang telah tertuang di dalam dokumen desa. Jadi yang paling tahu kondisi setempat di asumsikan adalah penduduk desa itu sendiri.  Dengan demikian partisipasi masyarakat setempat adalah yang paling utama.  

Secara keseluruhan aparatur tetap harus berpartisipasi di dalam dalam mengawal jalannya Musdes.  Pastikan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, termasuk kehadiran penyandang disabilitas, kelompok marginal dan memastikan Musdes berjalan transparan.  Lihat kembali tupoksi aparatur, sehingga memudahkan dalam berbagi tugas

Terima Kasih Pak Tulus atas pertanyaannya.

Melihat kembali pada permendesa PDTT No.  21 Tahun 2020 serat amanah Permendagri No 114/ 2014 bahwa sebelum memulai pelaksanaan Desa diisyaratkan untuk menyelenggarakan pertemuan dalam bentuk mustyawarah dimana pada kegiatan tersebut membahas persiapan dimulainya tahapan perencanaan pembangunan.  Pelaksana Musdes tersebut adalah BPD bersama Pemdes.  Jadi intinya jika ingin memulai proses transparansi dan akuntabilitas maka Musdes menjadi perlu untuk dilakukan.  Terima Kasih

Sesuai dengan tahapan Perencanaan, seharusnya bulan Desember 2023 sudah ditetapkan APB Desa.  Dan sudah seharusnya penetapan itu dilengkapi dengan dokumen RKPDesa yang memadai dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, baik Permendagri, Permendesa PDTT maupun Peraturan Bupati (jika ada yang diatur).  Dan untuk DU RKP Desa sudah mulai masuk kepada perencanaan di Kecamatan dan Kabupaten.  Untuk Perencanaan Tahun 2024, meskipun tahapan PKD belum masuk, akan tetapi identifikasi platform data yang dapat dimanfaatkan sudah bisa dilakukan, termasuk menguatkan Kapasitas Pemdes, BPD, LKD tentang Perencanaan Pembangunan Desa melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan maupun melalui SIBERMATA DESA.  Silahkan diperbanyak SDM di Desa, khususnya Pemdes terkait perencanaan pembangunan desa.  

Selamat Belajar di Sibermata Desa